Aksi Demonstrasi Nepal Memanas
Situasi politik di Nepal semakin genting setelah pemerintah memblokir 26 platform media sosial. Kebijakan tersebut memicu protes besar-besaran hingga berubah menjadi kerusuhan di berbagai titik ibu kota Kathmandu. Massa aksi membakar sejumlah fasilitas publik, termasuk gedung parlemen.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI meminta seluruh WNI di Nepal untuk meningkatkan kewaspadaan. “Kami meminta agar WNI menjauhi kerumunan massa, terus memantau perkembangan situasi, dan segera melapor jika mengalami kendala,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, Rabu (10/9/2025).
WNI di Nepal Masih Aman
Kemlu mencatat lebih dari 50 WNI tinggal di Nepal, termasuk pelajar, pekerja, dan komunitas ekspatriat. Selain itu, puluhan delegasi Indonesia tengah mengikuti konferensi internasional di Kathmandu, beberapa personel TNI menjalani pelatihan, serta ada wisatawan asal Indonesia yang berlibur.
“KBRI Dhaka yang membawahi Nepal terus berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia. Sampai saat ini tidak ada laporan WNI yang menjadi korban kerusuhan,” tegas Judha.
Kemlu menyiapkan hotline darurat untuk memudahkan WNI berkoordinasi jika situasi memburuk.
Kerusuhan Terparah dalam Dua Dekade
Media internasional melaporkan bentrokan antara aparat keamanan dan demonstran menewaskan sedikitnya 19 orang. Jalan-jalan di Kathmandu dipenuhi kendaraan terbakar, ban menyala, dan sisa gedung pemerintahan yang hancur.
Tentara Nepal kini menguasai jalan-jalan utama untuk menjaga ketertiban. Meski kondisi relatif tenang pada Rabu pagi, kehadiran militer menunjukkan situasi masih jauh dari stabil.
Imbauan Kemlu untuk WNI
Melihat eskalasi yang terus meningkat, Kemlu mengimbau WNI di Nepal untuk:
-
Menghindari lokasi kerumunan dan titik aksi.
-
Menyimpan dokumen penting serta selalu waspada terhadap situasi sekitar.
-
Melaporkan keberadaan diri ke KBRI Dhaka melalui hotline darurat.
“Keselamatan WNI menjadi prioritas utama. Kami akan terus memantau perkembangan di Nepal dan siap memberikan bantuan konsuler bila diperlukan,” jelas Judha.
