Isi 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi sorotan nasional sejak akhir Agustus 2025. Mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan menuntut reformasi politik, transparansi DPR, dan perlindungan hak rakyat. Selain itu, isi 17+8 Tuntutan Rakyat ini menyebar luas ke media sosial, menarik dukungan dari berbagai kalangan. Dengan demikian, publik semakin memahami urgensi tuntutan tersebut.
Apa Itu 17+8 Tuntutan Rakyat?
17+8 Tuntutan Rakyat merupakan kompilasi desakan publik kepada pemerintah, DPR, partai politik, aparat keamanan, dan kementerian terkait. Lebih jauh, daftar ini terbagi menjadi dua bagian:
-
17 tuntutan mendesak yang harus diselesaikan dalam satu pekan (batas akhir 5 September 2025).
-
8 tuntutan strategis yang harus direalisasikan dalam jangka waktu satu tahun, sebelum 31 Agustus 2026.
Gerakan ini kuat karena mendapat dukungan luas. Mahasiswa, aktivis, buruh, pekerja informal, hingga warganet aktif di media sosial ikut menyuarakan tuntutan tersebut. Influencer muda seperti Jerome Polin, Salsa Erwina, dan Cheryl Marella bahkan membantu menyebarkan pesan ini, sehingga cepat viral di Instagram, TikTok, dan Twitter.
17 Tuntutan Mendesak dalam 1 Pekan
Bagian pertama dari 17+8 Tuntutan Rakyat menyoroti masalah paling mendesak. Dalam tujuh hari, pemerintah dan DPR diminta mengambil langkah nyata.
17 Tuntutan Mendesak (Deadline: 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo:
-
Menarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
-
Membentuk Regu Investigasi Independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta korban lain sepanjang aksi 28–30 Agustus, dengan mandat jelas dan transparan.
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat:
3. Membekukan kenaikan pendapatan/tunjangan anggota DPR dan membatalkan sarana baru, termasuk pensiun.
4. Memublikasikan secara berkala transparansi anggaran (pendapatan, tunjangan, rumah dinas, sarana DPR).
5. Mendesak Tubuh Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah dan menyelidiki melalui KPK.
Tugas Pimpinan Partai Politik:
6. Memberikan sanksi tegas atau memecat kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Mengumumkan komitmen partai untuk berpihak kepada rakyat di masa krisis.
8. Mengajak kader partai berdiskusi dengan mahasiswa dan warga sipil.
Tugas Kepolisian Republik Indonesia:
9. Membebaskan semua demonstran yang ditahan.
10. Menghentikan kekerasan polisi dan mematuhi SOP pengendalian massa.
11. Menangkap dan memproses hukum anggota maupun komandan yang melakukan atau memerintahkan kekerasan dan pelanggaran HAM secara transparan.
Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI):
12. Kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Menyampaikan komitmen publik untuk tidak mencampuri krisis demokrasi.
Tugas Departemen Zona Ekonomi:
15. Menjamin upah layak bagi seluruh tenaga kerja (guru, buruh, nakes, mitra ojol, dan lainnya).
16. Mengambil langkah darurat untuk menghindari PHK massal dan melindungi buruh kontrak.
17. Membuka diskusi dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait UMK/UMP, kontrak, dan outsourcing.
Tuntutan ini mendesak karena menyangkut keselamatan rakyat dan kredibilitas pemerintah dalam menghadapi krisis.
8 Tuntutan Strategis untuk 1 Tahun ke Depan
Selain desakan jangka pendek, rakyat menyiapkan agenda reformasi jangka panjang. Delapan tuntutan ini harus dipenuhi sebelum Agustus 2026, antara lain:
-
Melakukan reformasi total DPR melalui audit independen dan penghapusan privilese, termasuk pensiun seumur hidup.
-
Meningkatkan transparansi partai politik dengan kewajiban memublikasikan laporan keuangan.
-
Mereformasi sistem perpajakan agar lebih adil dan tidak memberatkan kelas menengah ke bawah.
-
Memperkuat KPK melalui pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.
-
Profesionalisasi Polri melalui revisi UU dan desentralisasi fungsi.
-
Memastikan TNI kembali sepenuhnya ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam proyek sipil.
-
Menguatkan Komnas HAM serta Ombudsman sebagai pengawas independen.
-
Mengevaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional.
Dengan skema ini, rakyat tidak hanya menuntut respons cepat, tetapi juga mengarahkan perubahan sistemik agar lebih berpihak pada keadilan sosial.
Dari Mana Asal Tuntutan Ini?
Munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat bukan sekadar wacana spontan. Rakyat mengumpulkan tuntutan dari berbagai sumber:
-
Komentar jutaan warganet dalam unggahan influencer populer.
-
Desakan lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI.
-
Siaran pers lembaga penelitian hukum dan kebijakan.
-
Aksi buruh yang terjadi di berbagai kota pada akhir Agustus.
-
Petisi daring yang telah ditandatangani puluhan ribu orang.
Konsolidasi ini membuat gerakan terasa solid. Selain itu, meskipun tuntutan datang dari berbagai arah, intinya sama: rakyat ingin perubahan nyata, transparansi, dan penghentian privilese politik yang merugikan masyarakat.
Dampak Sosial dan Politik
Gerakan ini memengaruhi dinamika politik nasional. DPR menghadapi tekanan besar untuk membatalkan fasilitas baru. Sementara itu, Polri dan TNI mendapat sorotan publik terkait tindakan represif yang berlebihan. Partai politik pun terpaksa menunjukkan keberpihakan pada rakyat agar tidak kehilangan basis dukungan.
Fenomena ini menampilkan kekuatan baru demokrasi digital. Dengan demikian, media sosial kini menjadi wadah konsolidasi politik rakyat, bukan sekadar ruang hiburan. Dari sinilah legitimasi moral gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat semakin kuat.
Akankah Pemerintah Merespons?
Pertanyaan besar muncul: sejauh mana pemerintah dan DPR berani merespons? Apakah mereka akan menindaklanjuti tuntutan ini atau sekadar menjadikannya wacana sesaat?
Sejarah menunjukkan, ketika suara rakyat bersatu, pemerintah sulit mengabaikannya. Lebih jauh, jika gerakan terus berlangsung di jalanan dan dunia maya, dampaknya bisa meluas hingga memengaruhi stabilitas politik nasional.
Penutup
17+8 Tuntutan Rakyat bukan sekadar daftar panjang permintaan, tetapi cermin kegelisahan bangsa. Oleh karena itu, di tengah ketidakpuasan publik, gerakan ini muncul sebagai simbol harapan sekaligus peringatan keras bagi elite politik. Jika diabaikan, gelombang protes kemungkinan akan semakin besar.
